Bagaimana menurut anda mengenai
target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,1% ?
Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan
ekonomi mencapai level 5,3 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2017. Presiden Joko Widodo menjelaskan dengan
mempertimbangkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan ekonomi yang dihadapi,
pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 akan mencapai 5,3 persen, apakah target
tersebut bisa tercapai?
Menurut pemikiran dan pendapat yang
dapat saya ambil adalah, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata-rata 5-5,7%
dapat tercapai pada tahun 2017 ini. Hal ini bukan hanya pemikiran pribadi semata,
akan tetapi diambil dari beberapa informasi dan faktor-faktor acuan terwujudnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
A. Berikut
pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pihak mengenai keputusan Pemerintah
dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia :
1. Komite Ekonomi dan Industri Nasional
(KEIN) optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 dapat mencapai 5,3
persen.
Angka pertumbuhan tersebut tercermin
dari perbaikan harga komoditas di pasar global dan juga proyeksi
lembaga-lembaga perekonomian dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,melihat
faktor global dan membaiknya harga komoditas, serta proyeksi pertumbuhan
ekonomi positif dari IMF, World Bank, kebijakan insentif Kredit Usaha Rakyat
(KUR), pembangunan infrastruktur, kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,3
persen.
2. Menurut Corporate Secretary PT Bank
Negara Indonesia (persero) Tbk. atau BNI,Ryan Kiryanto, target pertumbuhan
ekonomi tersebut paling realistis dan ideal saat ini.
"Asalkan dengan catatan inflasi
rendah,target pertumbuhan pemerintah akan tercapai. Pasalnya selain inflasi
yang rendah, beberapa indikasi perbaikan (Pembangun infrastruktur besar-besaran,
politik relatif stabil, sektor konsumen akan kembali reborn dan performa kemudahan
bisnis yang bagus) juga mulai tampak di akhir tahun ini”
3. DPR yakin target pertumbuhan ekonomi
2017 bakal tercapai
Fungsi pemerintah harus mampu
memberikan harapan dan optimisme. Optimisme pemerintah itu menjadi tolak ukur
tahapan pembangunan. Dengan demikian, respon pasar itu yang menjadi ukuran
seberapa kredibel pencapaian kita. angka yang diusulkan belum mempertimbangkan termasuk
target terpenuhinya Tax Amnesty. Kalau tax amnesty tercapai di 2016, maka akan
ada tambahan likuiditas tambahan masuk. Bagi orang yang masih ingin ikut tax
amnesty, akan menjadi pendorong dari nilai tukar rupiah.
B. Faktor dalam mempertimbangkan
realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia :
- Kinerja ekspor nasional yang bergerak menuju tren positif. Nilai produk yang diekspor surplus bila dibanding dengan nilai impor.
- Meningginya permintaan ekspor, ini sangat mempengaruhi daya saing sebuah negara. Bila permintaan ekspor dari negara luar tinggi, maka akan berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi.
- Semakin baiknya harga komoditas ekspor. Hal ini sangat dinantikan oleh para eksportir. Karena di tahun-tahun sebelumnya, fluktuasi harga tidak menentu. Akibat persaingan harga, maka perdagangan anjlok. Bahkan berpengaruh langsung pada permintaan komoditas ekspor.
- Membaiknya ekonomi China dan pengaruh dari suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Ini satu-satunya pengaruh dari luar negeri, tetapi menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi semakin laju ke tren positif atau malah menjadi bumerang bagi perekonomian kita kedepannya.
- Peran Pajak Dalam Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi
Salah
satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi adalah instrumen pajak. Caranya yaitu dengan menaikkan
besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga jumlah disposable income
yang akan digunakan untuk konsumsi semakin besar. Besarnya PTKP sejak tahun
pajak 2016 naik sebesar 50% dibandingkan dengan PTKP di tahun 2015. Ketentuan
ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Penyesuaian
dan peningkatan kembali PTKP di tahun 2017 dapat sejalan dengan tingkat inflasi
dan standar hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan dan penyesuaian besaran
PTKP akan memperkuat daya beli masyarakat dan mendongkrak aktivitas ekonomi di
Indonesia.
Suksesnya
program pemerintah yaitu tax amnesty dan dana repatriasi. Walaupun diawal
program tersebut timbul ketidak percayaan (trust) wajib pajak. Namun saat
mendekati akhir periode pertama, program ini mendapat sambutan yang hangat dari
para wajib pajak. Pemerintah menerima uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi
Rp 137 triliun.
6. Peningkatan Investasi
Untuk
meningkatkan investasi diperlukan kebijakan Pemerintah yang business friendly
misalnya dengan cara menurunkan tarif PPh Badan yang semula dikenakan tarif
sebesar 25% diusulkan diubah menjadi sekitar 20% s.d. 17% dimana besaran tarif
ini sama dengan tarif yang telah diterapkan oleh Singapura sebesar 17% dan Thailand
sebesar 20%. Penurunan tarif PPh Badan ini bertujuan untuk meningkatkan daya
saing investasi khususnya dengan negara-negara ASEAN dan juga bertujuan agar
tidak terjadi capital outflow termasuk atas dana repatriasi amnesti pajak.
Selain itu, untuk menarik penanaman modal tetap di Indonesia, Pemerintah perlu
memberikan fasilitas pajak untuk sektor-sektor yang mempunyai dampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi, mempunyai orientasi ekspor, menyerap tenaga
kerja, dan melakukan transfer teknologi baik secara horizontal maupun vertikal.
Dengan
adanya penanaman modal tetap yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) akan menciptakan lapangan kerja baru
sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka juga
akan menambah penerimaan negara dari PPh Pasal 21. Sebagaimana diketahui bahwa
dalam APBN 2017 tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun dari 5,7% (2016)
menjadi berada pada kisaran 5,3% s.d. 5,6% di tahun 2017.
C. Faktor pengaruh terhambatnya
realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia :
1. Inflasi yang diprediksi akan
meningkat.
2. Penyerapan anggaran pendapatan
belanja negara (APBN) dan anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih rendah.
3. Maraknya dana yang keluar ke Luar
negeri, Langkah yang harus diambil adalah dibebankan melalui pajak.
4. Keputusan penundaan penyaluran dana
alokasi umum (DAU) dalam APBN Perubahan 2016.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 disebutkan penundaan DAU untuk 169 daerah
mencapai Rp 19,4 triliun pada 2016,penundaan tersebut dapat menjadi beban dalam tahun anggaran berikutnya, sehingga RAPBN 2017 tidak kredibel.
5. Pemerintah didorong untuk melakukan
penghematan belanja negara secara menyeluruh melalui skema membagi beban secara
proporsional antara pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah
daerah. Pengaruhi kondisi ekonomi global.
Kondisi ekonomi global tersebut, antara lain berupa ketidakpastian kebijakan
ekonomi Amerika Serikat (AS) serta kondisi geopolitikal di sejumlah negara. Seperti
kebijakan yang dilakukan Trump (Presiden Amerika Serikat), kemudian kondisi
geopolitikal dan keamanan di beberapa tempat.
Kesimpulan :
Untuk mencapai target pertumbuhan ini,
Presiden Jokowi meminta kepada seluruh
menteri Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan sebesar-besarnya di seluruh
kementerian dan lembaga. Dan juga mengoptimalkan peran penting Pajak dalam
peningkatan konsumsi, belanja Negara, investasi, dan perdagangan internasional.
Namun dalam mencapai tujuan tersebut, banyak faktor yang masih menjadi
penghalang pertumbuhan ekonomi , maka dari itu kerja sama yang baik
sangat diharapkan dari seluruh pihak (baik pemerintah/warga negara) di
Indonesia.
Sumber :
